Dewan Pers Menang Lagi di Pengadilan Tinggi Jakarta, PWI: Ini Kemenangan Masyarakat Pers

Jakarta, IGW News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meyambut gembira atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan (dkk) yang menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP).

Putusan tersebut mengukuhkan bahwa Peraturan Dewan Pers berlaku dan mengikat semua pihak terkait dengan pers. Deimikian pernyataan tertulis yang diterima IGW News, Rabu (11/9/2019).

“Jelas ini kemenangan buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan yang menjadi konstituennya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers,” kata Ketua Umum PWI  Pusat Atal Depari.

Advokat Frans Lakaseru yang menjadi kuasa hukum Dewan Pers mengingatkan agar masyarakat pers tidak memercayai berita-berita hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta. “Banding Penggugat  ditolak, kok penggugat bisa dinyatakan menang?“ kata Frans seraya mengimbau semua pihak mengikuti keputusan resmi dari lembaga pengadilan saja.

Putusan majelis hakim tinggi PT Jakarta itu tertuang dalam keputusannya No 331/PDT/2019/PT DKI. Majelis hakim tinggi yang diketuai Imam Sungudi dan anggota Haryono dan Hiyanto itu mengeluarkan putusan tersebut setelah mengadili perkara yang mereka periksa. Dalam putusannya pada 5 Agustus 2019 itu, selain menyatakan seluruh gugatan tergugat Wilson Lalengke ditolak,  majelis hakim tinggi juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara.

Sebelumnya, pada April 2018, SPRI, PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Dewan Pers. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers melampaui kewenangan Dewan Pers  dan bertentangan dengan UUD 1945 serta UU Pers No. 40/1999. Atas dasar itu,  Wilson Lalengke dkk meminta PerDP, antara lain tentang Standar Perusahaan Pers dan PerDP tentang Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan tidak  berlaku.

Gugatan lemah dan salah alamat

Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan suatu peraturan bertentangan dengan UUD 1945 ialah Mahkamah Konstitusi (MK) Adapun yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawah UU ialah Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam pokok perkara,  Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers  yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam  Pasal 15 ayat (2) huruf f. Pasal itu menyebutkan Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

Wina Armada Sukardi yang menjadi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menegaskan Peraturan Dewan Pers memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak. ”Gugatan para penggugat lemah dan salah alamat,” kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat waktu itu.

Dalam keputusan PN Jakarta Pusat, eksepsi dari Dewan Pers  yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini diterima oleh majelis hakim. Artinya, gugatan Wilson Lalengke dkk  tidak diterima karena pengadilan tidak berhak memeriksanya. Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat  belum memeriksa perkara pokoknya .

Adapun dalam keputusan PT DKI disebutkan eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai PT Jakarta berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PT Jakarta dalam pokok perkara memutuskan menolak seluruh gugatan penggugat Wilson Lalengke dkk. Artinya, dengan adanya keputusan PT Jakarta ini, Peraturan Dewan Pers memunyai kekuatan hukum dan mengikat semua pihak yang terkait dengan pers. Dalam bahasa awam, Dewan Pers menang lagi di PT Jakarta. (Nic)

Nurcholis Basyari

Read Previous

JDIH BNP2TKI Terbaik II Nasional Setelah Badan Informasi Geospasial

Read Next

Operasi Katarak dan Sunatan Massal di Rejang Lebong, Rektor Universitas Yarsi Apresiasi PWI Peduli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *