Dilema Penundaan Pilkada, GAMKI Diskusikan Bersama KPU dan Bawaslu

Jakarta, IGW News – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menyelenggarakan diskusi virtual tentang Pilkada bersama KPU dan Bawaslu, Sabtu (09/05/2020). Tampil sebagai pembicara Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, anggota Bawaslu RI Bidang Hukum Fritz Edward Siregar, Dr. Ferry Daud Liando, SIP., M.Si selaku pakar kepemiluan Universitas Sam Ratulangi,  Engelbert Johanes Rohi, Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu dan Sahat Sinurat, S.T., M.T dari DPP GAMKI.

Diskusi virtual dengan tema ‘Dilema Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi’ itu dipandu moderator Harsen Roy Tampomuri, SIP, M.A, Ketua DPP GAMKI Bidang Demokrasi dan Kepemiluan dan diikuti oleh sekitar 80 peserta.

Diskusi virtual GAMKI bersama KPU dan Bawaslu serta membahas dilema penundaan pilkada 2020 di tengah pandemi (Dok. DPP GAMKI)

Dalam pengantar diskusinya, Harsen Roy Tampomuri menyampaikan pentingnya menimbang secara baik penundaan Pilkada serentak 2020, baik sebelum maupun setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Penundaan pemilu terkait pandemi Covid-19 tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga negara-negara lain.

 “Dari informasi terakhir ada 23 negara di dunia yang juga melakukan penundaan pemilu baik pemilu lokal, legislatif, presiden maupun referendum. Hal ini merupakan dampak dari mewabahnya Covid-19 di 200-an negara yang ditetapkan World Health Organization sebagai pandemi global” ungkapnya.

Raka Sandi dari KPU menyampaikan bahwa KPU di tengah pandemi Covid-19 ini terus melakukan persiapan pelaksanaan pemilu, meskipun apakah Pilkada Serentak ini akan tetap digelar tahun ini atau ditunda ke tahun 2021 masih terus dipertimbangkan. KPU berharap sebelum tanggal 29 Mei sudah ada rapat kerja untuk memastikan apakah Pilkada serentak ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 atau tahun 2021.

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH., M,Si menyampaikan materi mewakili Ketua KPU RI. (DOk. DPP GAMKI)

“Opsi pertama tentu Desember 2020. Bagaimana jika opsi itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan? Di dalam Perppu diatur bahwa akan ditentukan kemudian. Sehubungan dengan situasi demikian, KPU telah melakukan rapat internal untuk membahas opsi-opsi yang terkait dengan tindak lanjut pilkada 2020 khususnya pasca diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Kami sudah melakukan langkah-langkah dan itu masih dalam proses,” tutur Raka Sandi.   

Anggota Bawaslu bidang hukum Fritz Edward Siregar menyampaikan perlunya mempertimbangkan kepentingan utama masyarakat dalam memutuskan kapan sebaiknya Pilkada serentak ini digelar. Pilkada menurut Fritz bukan hanya terkait pencoblosan tetapi berkaitan dengan pergantian kepemimpinan. Diharapkan masyarakatlah yang mendapatkan manfaat dari semua proses pemerintahan di daerah.

Pengamat pemilu dari Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando menyoroti salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini yakni anggaran. Menurutnya, perlu mengkonsolidasi pemda untuk menyesuaikan anggaran pilkada. Dia berharap apa yang terjadi pada 2019 tidak terjadi pada 2020 dengan banyak petugas yang meninggal karena harus berhadapan dengan tugas yang berat. Menurutnya petugas perlu pengaman dalam menjalankan tugasnya dan untuk itu perlu ada penyesuaian anggaran.

Aktivis pemilu Johanes Rohi melihat penundaan pelaksanaan Pilkada ini dari sisi partisipasi pemilih. Indonesia saat ini tengah menghadai situasi force majeure yang susah diprediksi kapan akan berakhir dan proses recovery baik dari aspek kesehatan maupun recovery ekonomi akan memakan waktu yang lama. Johanes Rohi khawatir situasi ini akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

“Jangan-jangan tingkat partisipasi publik itu akan menurun kalau misalnya kita menyelenggarakan pilkada dimana proses recovery ekonomi belum berlangsung dengan baik. Orang lebih memilih bekerja untuk memulihkan ekonomi keluarganya dari pada berpartisipasi dalam pilkada,” tegas aktivisi yang akrab dipanggil Jojo ini.   

Diskusi virtual terkait dilema penundaan pilkada 2020 dengan menghadirkan pembicara dari KPU, Bawaslu, Akademisi dan Aktivis Pemilu. (Dok. DPP GAMKI)

Sahat Sinurat, S.T., M.T dari DPP GAMKI menyampaikan bahwa Covid-19 selain membawa dampak negatifnya, ada juga dampak yang positif semisal akselerasi penyesuaian penggunaan sarana digital termasuk efisiensi dalam mengadakan pertemuan. Menurutnya kondisi ini juga bisa dimanfaatkan oleh KPU dan Bawaslu untuk meminimalisasi politik transaksional semisal kampanye dan proses pilkada dengan menggunakan sistem digital. Jika pilkada tetap dilaksanakan pada 2020 baginya masukan dari Ross Hewett seorang peneliti dari Australia terkait batasan-batasan dan penyesuaian pemilu di tengah pandemi perlu jadi bahan pertimbangan.(DPP GAMKI/Ars)

Editor: Nurcholis Basyari

Nurcholis Basyari

Read Previous

Terdampak Covid-19, PMI Purna Padang Terima Bantuan Sosial

Read Next

KBRI Sofia Prioritaskan Lindungi WNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *